Medan _ (SEKOMED) Pajak USU atau disingkat dengan Pajus adalah sebuah lokasi penjualan yang terdapat di dalam areal kampus Universitas Sumatra Utara (USU). Lebih tepatnya lokasi ini berada diantara tiga bangunan, yakni di samping Fakultas Hukum dan Perpustakaan dan tepat berada di belakang Fakultas Ekonomi.

Di dalam Pajus terdapat beraneka ragam dagangan, seperti menjual tas, sepatu, buku, CD, pernak-pernik, dan masih banyak lainnya. Awalnya, Pengunjung Pajus hanyalah mahasiswa USU sendiri. Belakangan, karena tersedia beraneka ragam dagangan di dalamnya memancing rasa ingin tahu masyarakat untuk mengunjungi tempat itu. Tidak heran bila sekarang kita lihat disana juga menjual baju, assesoris computer, dan benda-benda yang umumnya dijual di pasar-pasar.

Toko buku Hutapea adalah salah satu diantara sekian banyak tempat jualan yang ada disana. Bentuknya memang tidak layak untuk disebut sebagai toko, namun untuk memudahkan pengucapannya, bisa saja disebut sebagai toko.
Nama Hutapea adalah nama sang pemilik toko ini. Panjang dan lebar toko ini berkisar 3x5m. Toko yang beralaskan semen kasar dan berdinding teriplek ini menjual aneka ragam buku bacaan, mulai dari buku-buku pelajaran, Novel, Komik, Majalah, dan juga Tabloid. Sang pemilik toko, Hutapea, memperoleh buku-buku tersebut dari temannya yang berada di Jakarta, walaupun sebagian ada yang dibeli dari toko buku Gramedia Medan.

Buku-buku yang disediakan dijual dengan harga yang lebih murah dari harga toko. Ini dikarena buku-buku tersebut diperolehnya dari penjualan buku yang tidak laku habis dipasaran. Untuk harga satuan komik, yang paling mahal berkisar Rp. 7000. Sedangkan novel-novel terkenal dijualnya dengan kisaran harga Rp.20.000 – Rp. 40.000.
Pembeli buku, umumnya adalah mahasiswa dan pelajar yang sedang mengerjakan tugas-tugas sekolah, namun ada juga kaum ibu yang membeli buku bacaan untuk anaknya yang masih duduk di bangku Taman Kanak-kanak (TK).

Hutapea memulai usahanya mulai dari pukul 09.00 – 18.00 WIB. Ia sudah 2 tahun lamanya berjualan di Pajus. Lahan ataupun toko yang disewanya ini perbulannya Rp. 800.000. itu pun melalui pihak kedua yang mengelola Pajus, yakni Elena. Sedangkan pihak pertama adalah pemilik kampus sendiri.
“Saya memulai usaha ini pada Oktober 2006 lalu. saya menyewanya dengan harga Rp. 800.000,” jawab Hutapea saat ditanya wartawan kemarin. “Pembeli yang sering datang adalah mahasiswa dan anak sekolah. mereka senang beli di sini karena kami menuntun mereka dalam memilih buku yang tepat,” tambahnya.

Vivi, salah satu pelanggan buku yang juga mahasiswa Fakultas Sastra China USU mengatakan sering membeli majalah di sini. Alasannya memilih beli buku di sini karena serba ada. “saya baru membeli majalah. Di sini serba ada, makanya saya tertarik tuk beli di sini.”
(ipan)

MEDAN _ (SEKOMED) Beragam opini yang mengecam aksi demo berujung anarkis yang dilakukan oleh ribuan massa pendukung pembentukan Provinsi Tapanuli (PROTAP) di gedung DPRDSU Selasa kemarin, yang mengakibatkan tewasnya ketua DPRDSU H. Abdul Aziz Angkat.

Seorang aktivis mahasiswa, Nugraha mengatakan bahwa peristiwa yang terjadi di gedung DPRDSU kemarin, seperti sudah direncanakan. “ Menurut pendapat saya pribadi, unjuk rasa yang dilakukan oleh massa pendukung pembentukan PROTAP di DPRD kemarin, sudah dirancang sedemikian rupa dan seperti ada kesengajaan yang mengarahkan massa untuk bertindak anarkis,” tegasnya.

Mahasiswa semester akhir di salah satu universitas swasta di Medan ini menambahkan bahwa kepolisian sepertinya tidak siap dalam menjaga unjuk rasa berlangsung damai, hal ini dapat dilihat pada jumlah demonstran yang melebihi jumlah petugas kepolisian yang bertugas, sehingga petugas polisi kewalahan dalam menghadapi massa yang sudah bertindak anarkis.

“Saya juga melihat adanya keterlibatan mahasiswa dalam demo kemarin. Bisa kita lihat dari banyaknya demonstran yang memakai jas almamater salah satu perguruan tinggi swasta di kota Medan,” ujarnya.

“Sebaiknya segera ditindak aktor-aktor yang berada di belakang aksi anarkis itu. Apalagi yang saya ketahui sudah ditangkap empat orang yang diduga kuat sebagai dalang dari kerusuhan yang menyebabkan tewasnya ketua DPRDSU,” jelasnya lagi ketika disinggung soal sudah ditangkapnya orang-orang yang diduga sebagai dalang kerusuhan tersebut.

Sementara itu, seorang satpam di sebuah perguruan tinggi negeri di medan juga ikut berkomentar tentang peristiwa tragis tersebut. “Demo sih boleh-boleh saja, tapi caranya itu, janganlah langsung anarkis gitu. Apalagi mereka itu orang-orang berintelektual tinggi,” ujar pria bernama Rudi ini.

“Saya lihat banyak juga mahasiswa Universitas Sisingamangaraja, seperti gak punya pendidikan aja, kayak orang pasaran,” tambahnya lagi.

“Inikan sudah termasuk tindak pidana sampai mengakibatkan ketua DPRDSU meninggal, segera ditindak saja dalang-dalang di belakang semua itu,” tutupnya.
(gias/munir)

Medan _ (SEKOMED) Sekitar lima puluhan massa Front Solidaritas Perjuangan Buruh Sumatra Utara (FSPB SU) berunjuk rasa di halaman gedung DPRD Sumut (5/2). Mereka meminta agar para wakil rakyat benar-benar berpihak kepada buruh serta membela buruh yang ditindas hak-haknya. Pengunjuk rasa yang sebagian diantaranya bekas karyawan PT. Tjipta Rimba Jaya menuntut dan menolak pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak oleh PT. Tjipta Rimba Jaya.

PT. Tjipta Rimba Jaya.merupakan perusahaan industri kayu lapis (triplek) yang melakukan PHK Gelombang I pada 20 September 2008 dan gelombang II pada 31 Januari 2009.

Dalam orasinya, koorditor aksi, Abdul Azis mengatakan sampai hari ini terdapat 9 orang dari 286 buruh yang di PHK masih bertahan memperjuangkan haknya menuntut dan menolak keputusan PHK sepihak ini. Azis yang juga salah satu korban PHK pada gelombang II menambahkan, dalam keputusan ini Pimpinan Personalia PT. Tjipta Rimba Jaya tidak dapat menjelaskan alasan dari keputusan sepihak itu. Untuk itu, mereka akan meminta penjelasan dari disnaker menyangkut persoalan ini. Menurutnya, kekuatan pemodal asing dalam hal ini Mr. Song (korea) yang mengakibatkan terjadinya PHK besar-besaran. “Saat ini jelas kita lihat bagaimana kebobrokan sistem negara yang sepenuhnya telah dikuasai oleh kaum pemodal. Dimana juga kita ketahui pemerintah sebagai pengambil kebijakan sama sekali tidak berfungsi. Peraturan bersama 4 mentri jelas sebagai alat yang digunakan pemerintah untuk menindas buruh sehingga membuat posisi pemodal terlindungi. Untuk itu, kami menolak peraturan bersama 4 mentri.”
“Mr. song telah membawa teman-teman untuk bekerja di sana. Akibatnya karyawan-karyawan lokal tidak mendapat tempat sehingga di PHK, termasuk juga menejer dan kabid produksi. Sebelum tuntutan kami dipenuhi, kami tidak akan menghentikan aksi, tambahnya.”

Pada hari yang sama, terjadi tiga unjuk rasa lainnya di Gedung DPRD SU yaitu oleh kelompok mahasiswa yang menamakan dirinya sebagai Gerakan Mahasiswa Lawan Korupsi. Kemudian disusul oleh aksi pelajar yang menamakan dirinya Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM), serta kelompok mahasiswa lainnya yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Anti Kerusuhan (AMAK).

IPM dan AMAK sama-sama menuntut pengusutan atas kasus demo anarkis yang berujung tewasnya ketua DPRD SU, Abdul Azis Angkat Pada 3 Februari lalu. Sedangkan Gerakan Mahasiswa Lawan Korupsi meminta DPRD SU agar mendesak instansi hukum di Sumut terutama KEJATI SU agar segera menyelesaikan semua kasus korupsi yang telah naik ke publik dan sedang ditangani, juga yang masuk ke instansi hukum, terutama Dinas Jalan dan Jembatan Sumut.

Ketiga aksi tersebut ditanggapi secara positif oleh anggota dewan yang diwakili oleh ketua komisi A DPRD SU, Drs. Hasnan Said. Dia menyatakan bangga atas sikap pengunjuk rasa yang peduli atas masalah-masalah yang sedang terjadi. “Pesan dari teman-teman aktivis akan diproses untuk menunggu hasilnya. Kami bangga atas sikap kepedulian teman-teman,” ungkapnya.
“Sesuai rapat Muspida tanggal 3 Februari kemarin, semua meminta agar seluruh dalang dan aktor unjuk rasa anarkis ini ditindak sampai tuntas,” tambahnya.
Atas tuntutan AMAK untuk menutup perusahaan harian Sinar Indonesia Baru, Hasnan berkomentar, “hal ini kita serahkan saja kepada dewan pers sesuai dengan kewenangannya.” (ipan)

Medan _ (SEKOMED) Ratusan masyarakat yang terhimpun dalam Forum Komunkasi Masyarakat pendukung Pemekaran Provinsi Sumatera Utara (FKMPPST) mendatangi gedung DPRD SUMUT (2/2). Mereka berunjuk rasa menuntut pemerintah untuk menindak lanjuti usulan pemekaran provinsi Sumatera Tenggara yang telah disampaikan oleh lima kepala daerah kabupaten/kota pengusul, yaitu Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Padang Sidempuan, Padang Lawas, dan Padang Lawas Utara.

Para pengunjuk rasa meminta Gubsu segera merekomendasikan pemekaran provinsi Sumatera Tenggara, juga mendesak Gubsu untuk turut mendukung percepatan pemekaran provinsi Sumatera Tenggara, serta memberikan rekomendasi pemekaran provinsi Sumatera Tenggara untuk mengurangi beban provinsi provinsi SUMUT di segala sektor kehidupan. Indah (22), salah seorang pengunjuk rasa mengatakan, “ partisipasi kami di sini untuk mendukung upaya pemerintah memajukan Sumatera Tenggara.” Kebanyakan pengunjuk rasa pun berpendapat demikian, “ mudah-mudahan dengan unjuk rasa ini pemerintah mendengar dan segera mengambil tindakan,” tambah mahasiswi IAIN asal Gunung Tua ini.

Hamdani Harahap selaku ketua FKMPPST menyatakan. “unjuk rasa ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi Gubsu, yaitu rakyat tidak lapar, rakyat tidak miskin, rakyat tidak bodoh dan punya masa depan.” Aspirasi masyarakat ini disetujui oleh H. Mahmudin Lubis selaku perwakilan dari DPRD, dan pihak DPRD akan segera menyampaikan kepada Gubsu untuk secepatnya menindak lanjuti hal ini. (Munir)

Medan _ (SEKOMED) Sejumlah supir angkot berunjuk rasa di depan kantor Walikota Medan (2/2). Mereka meminta pemerintah kota untuk segera mengambil tindakan tegas bagi angkutan-angkutan yang tidak mempunyai izin beroperasi di wilayah Belawan sekitarnya. Angkutan yang dimaksud adalah bus-bus pengangkut karyawan dan bus AKDP yang selama ini masih tetap mengangkut penumpang dalam kota yang menjadi lahan supir angkot di wilayah Belawan dan Sekitarnya.

Dalam orasinya, Israil Situmeang selaku koordinator aksi menyampaikan bahwasanya bus-bus pengangkut karyawan dan bus AKDP tidak memiliki izin yang jelas dan telah mengambil lahan supir angkot. Dia juga mengatakan terdapat angkutan liar dengan plat hitam yang masih sering beroperasi diwilayah itu.

Pengunjuk rasa yang tergabung ke dalam Kelurga Besar Supir dan Pemilik (KESPER) Sumut setelah tiga puluh menit lamanya menunggu, akhirnya diterima oleh Bapak Simanjuntak sebagai perwakilan dari pejabat pemerintah kota. Ia menampung aspirasi pengunjuk rasa dan meminta Dinas Perhubungan dalam hal ini Edward Parapat sebagai penanggung jawab di wilayah tersebut untuk segera mengatasi dan menindak angkutan-angkutan yang tidak memiliki izin.

“hari ini juga akan dilakukan penindakan serius untuk membongkar, mengembalikan dan menangkap angkutan liar. Kami juga menyampaikan, walaupun pemerintah sudah berjanji untuk menindak, namun kita tidak lepas untuk mengawasi. Karena semua sudah diterima dengan baik, selebihnya kita melihat bukti dari kinerja pemerintah.”
Ia juga mengatakan, telah mengkonfirmasikan kepada bagian lalu lintas yang telah berada di lokasi untuk menindaklanjuti masalah ini.

Medan _ (SEKOMED) PT. ALTO LELANG menyelenggarakan lelang sepeda motor di area parkir Deli Plaza Medan pada tanggal 25 – 28 Januari 2008 lalu. Open House dilakukan pada tanggal 25 – 27 Januari, dan pada tanggal 28 Januari dilaksanakan acara pelelangan. Sepeda motor yang dilelang dalam berbagai kondisi dan sebagian besar berjenis bebek.

Indra, 28, seorang pengawas penjualan dalam pelelangan tersebut, mengatakan seluruh sepeda motor yang berjumlah 408 unit, berasal dari perusahaan kredit WOM Finance di daerah KIM, Binjai, dan Lubuk Pakam. Indra juga mengatakan, acara pelelangan yang baru pertama kali diadakan di Medan ini, mendapatkan perhatian yang cukup besar dari warga Medan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya unit yang terjual. “Dari 408 unit, sisa hanya sekitar 30-an unit,” jelas Indra.

Dengan harga awal yang ditetapkan mulai dari Rp. 1.050.000 sampai Rp. 6.500.000, calon pembeli memberikan penawarannya terhadap sepeda motor yang diinginkan. Dan pembeli dengan penawaran tertinggi yang mendapatkan sepeda motor tersebut. Indra juga mengatakan, bila dalam pelelangan sebuah sepeda motor hanya terdapat satu orang peminat, maka harga yang diberikan adalah harga awal yang tertera di sepeda motor itu.

Saat ini masih banyak pengunjung yang datang ke lokasi pelelangan karena tidak mengetahui kalau pelelangan sudah berakhir. Jo, 21, adalah salah satu pengunjung yang tidak tahu pelelangan sudah berakhir mengatakan, bahwa dia diberitahukan oleh temannya, ada pelelangan kereta di Deli Plaza. “Aku cuma tengok-tengok aja, kata kawanku ada kereta murah di sini, mana tau ada yang bagus. Tapi rupanya udah habis lelangnya,” ujar mahasiswa USU ini. Banyaknya peminat pada acara pelelangan tersebut, membuat PT. AUTO LELANG berencana mengadakan acara pelelangan yang kedua. “Kemungkinan besar pertengahan atau akhir bulan dua ini akan diadakan lagi, ya doakan aja lah,” ungkap Indra. (Gias)