MEDAN _ (SEKOMED) Jelang pemilu 2009 ini, pemasangan baliho-baliho dan poster-poster caleg dari berbagai parpol (partai politik) yang menjamur di setiap sudut kota Medan menimbulkan berbagai reaksi dari masyarakat.

Foto-foto calon wakil rakyat dari setiap partai berserakan di mana-mana. Papan iklan, tiang-tiang listrik, bangunan-bangunan, pepohonan, bahkan angkutan umum pun tak luput dijadikan tempat untuk memasang dan menempel poster dan baliho tersebut. “Pening kepalaku lihat poster caleg-caleg ini, buat semak jalan aja,” Keluh seorang pedagang buah di daerah Marelan Ibul,40, kepada SINDO kemarin. lelaki bersuku melayu ini mengaku bingung dan pusing dengan begitu banyaknya poster dan baliho yang terpajang di sepanjang jalan Kapt. Rahmad Budin, Marelan. “Entah yang mana yang mau dipilih. Buat bingung rakyat aja,” tambahnya.

Pada dasarnya pemasangan baliho dan poster tersebut tentunya untuk sosialisasi dan kampanye setiap parpol kepada masyarakat, agar masyarakat tahu dan mengenal calon-calon wakil rakyat yang akan mereka pilih pada saat pemilu legislatif nanti. Dan memudahkan masyarakat menentukan pilihannya. Namun belakangan cara seperti ini justru membuat banyak masyarakat bingung, antara lain karena mereka Cuma tahu fotonya saja, tapi tidak mengenal dan mengetahui profil lengkap mereka. “gimana Negara ini mau maju, calon wakil rakyatnya saja pun tak dikenal rakyat, kalau Cuma majang-majangi foto dipinggir jalan gitu, aku pun bisa pura-pura jadi caleg, kutempelkan aja fotoku dipohon atau ditiang listrik,” ujar Zainul,23, seorang karyawan pabrik di daerah KIM (Kawasan Industri Medan) Mabar kemarin. dia mengaku tidak mengenal satu orang pun dari sekian banyaknya foto-foto caleg yang terpampang di setiap sudut jalan tersebut. “ Jangan-jangan yang awak pilih nanti koruptor pula’, tambah susahlah kita nanti,” imbuhnya. Penuturannya mengingatkan kita pada sebuah pepatah “Ibarat membeli kucing dalam karung.” (munir)

Medan _ (SEKOMED) Pemilu 2009 semakin dekat, berbagai partai politik dengan beragam visi dan misi berlomba-lomba mencari simpati rakyat. Hal itu tentunya lumrah setiap kali pemilu akan dilaksanakan. Berbagai opini pun bermunculan dari berbagai kalangan, mulai dari masyarakat kalangan atas, sampai kalangan bawah punya opini tersendiri tentang pemilu yang akan segera berlangsung.

Seperti Wak Lobe (63), warga Desa Klumpang Hamparan Perak yang sehari-harinya berprofesi sebagai penjual kue pancung ini punya opini sendiri tentang pemilu. Ketika ditanyai mengenai tanggapannya tentang pemilu 2009 pagi tadi (10/2). “ Sebetulnya gak ada bedanya dengan pemilu yang udah lewat, banyak kali partai buat kepala kita pening aja mau piilh yang mana,” ujarnya sambil membolak-balik kue pancung di atas penggorengan. Apa yang dikeluhkannya mungkin saja mewakili keluhan banyak warga lainnya yang berpikiran serupa.
Ketika ditanyai tentang peluang parpol mana yang berpeluang besar memenangi pemilu kali ini, dengan santai pria hitam kurus ini mengatakan, “ menurutku SBY pasti tetap yang terkuat, apalagi langkah-langkahnya menjelang pemilu ini semakin menaikkan pamornya di masyarakat, seperti diturunkannya harga BBM sampai Rp 4.500 per liter. Aku yakin masyarakat pasti milih dia lagi” Duda berambut putih yang memiliki 3 anak, dan 7 orang cucu ini sepertinya begitu memfavoritkan SBY, hal itu terlihat dari ocehannya yang selalu memuja presidan RI itu. Bahkan di bagian depan gerobak kue pancungnya tertempel stiker kecil partai demokrat.

“ Mungkin Megawati dengan PDIPnya, atau Hidayat Nur Wahid dengan PKSnya bisa jadi pesaing terberat SBY dalam pemilu 2009 ini. Tapi bisa juga banyak partai kecil yang bergabung dengan partai besar untuk menggulingkan SBY, karena partai-partai baru sekarang ini pun punya tokoh yang sudah tidak asing di dunia politik, seperti Prabowo di GERINDRA, Wiranto di HANURA, Sutiyoso di PIS, dan lain-lain” tambah kakek energik ini dengan menyatakan kemungkinan koalisi beberapa partai, ternyata pengetahuannya tentang politik lumayan juga.
Sambil menghisap rokok kreteknya, kakek yang sudah 5 tahun menduda ini mengatakan betapa sulitnya memilih pemimpin yang betul-betul cocok, karena rakyat kebanyakan tidak tahu banyak tentang profil para calon pemimpin mereka, mungkin juga rakyat sudah malas dan tidak begitu peduli memilih pemimpin, karena merasa sering dikecewakan oleh para pemimpin yang biasanya hanya mengumbar janji-janji saja, tanpa adanya relisasi dari janji palsunya tersebut. “nanti kalau sudah di atas, tak ingat dia lagi menginjak bumi,” katanya dengan sedikit berfilosofi.
Di akhir wawancara, pria tua ini berharap semoga kedepannya bangsa ini tidak lagi susah dalam segala hal, mulai dari lowongan pekerjaan, biaya pendidikan yang murah, dan harga sembako yang terjangkau, semuanya demi kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat kecil yang sering merasa diberlakukan tidak adil oleh pemerintah.

“ Aku sudah tua, gak banyak lagi yang kuharapkan dari negara ini, mungkin umurku paling lama 10 tahunan laginya, doaku semoga anak-anak dan cucu-cucuku nanti bisa hidup lebih layak dari aku sekarang,” ujarnya sambil menggaruk rambut putihnya yang kusut karena lobe yang dipakainya seharian.

Sepertinya apa yang disampaikan Wak Lobe juga merupakan keluhan dan tentunya harapan banyak rakyat lain yang bernasib serupa di negara tercinta ini. Dan harapan kita tentunya pemilu 2009 ini menjadi momentum kebangkitan Republik Indonesia. (munir)

MEDAN _ (SEKOMED) Beragam opini yang mengecam aksi demo berujung anarkis yang dilakukan oleh ribuan massa pendukung pembentukan Provinsi Tapanuli (PROTAP) di gedung DPRDSU Selasa kemarin, yang mengakibatkan tewasnya ketua DPRDSU H. Abdul Aziz Angkat.

Seorang aktivis mahasiswa, Nugraha mengatakan bahwa peristiwa yang terjadi di gedung DPRDSU kemarin, seperti sudah direncanakan. “ Menurut pendapat saya pribadi, unjuk rasa yang dilakukan oleh massa pendukung pembentukan PROTAP di DPRD kemarin, sudah dirancang sedemikian rupa dan seperti ada kesengajaan yang mengarahkan massa untuk bertindak anarkis,” tegasnya.

Mahasiswa semester akhir di salah satu universitas swasta di Medan ini menambahkan bahwa kepolisian sepertinya tidak siap dalam menjaga unjuk rasa berlangsung damai, hal ini dapat dilihat pada jumlah demonstran yang melebihi jumlah petugas kepolisian yang bertugas, sehingga petugas polisi kewalahan dalam menghadapi massa yang sudah bertindak anarkis.

“Saya juga melihat adanya keterlibatan mahasiswa dalam demo kemarin. Bisa kita lihat dari banyaknya demonstran yang memakai jas almamater salah satu perguruan tinggi swasta di kota Medan,” ujarnya.

“Sebaiknya segera ditindak aktor-aktor yang berada di belakang aksi anarkis itu. Apalagi yang saya ketahui sudah ditangkap empat orang yang diduga kuat sebagai dalang dari kerusuhan yang menyebabkan tewasnya ketua DPRDSU,” jelasnya lagi ketika disinggung soal sudah ditangkapnya orang-orang yang diduga sebagai dalang kerusuhan tersebut.

Sementara itu, seorang satpam di sebuah perguruan tinggi negeri di medan juga ikut berkomentar tentang peristiwa tragis tersebut. “Demo sih boleh-boleh saja, tapi caranya itu, janganlah langsung anarkis gitu. Apalagi mereka itu orang-orang berintelektual tinggi,” ujar pria bernama Rudi ini.

“Saya lihat banyak juga mahasiswa Universitas Sisingamangaraja, seperti gak punya pendidikan aja, kayak orang pasaran,” tambahnya lagi.

“Inikan sudah termasuk tindak pidana sampai mengakibatkan ketua DPRDSU meninggal, segera ditindak saja dalang-dalang di belakang semua itu,” tutupnya.
(gias/munir)

Medan _ (SEKOMED) Sekitar lima puluhan massa Front Solidaritas Perjuangan Buruh Sumatra Utara (FSPB SU) berunjuk rasa di halaman gedung DPRD Sumut (5/2). Mereka meminta agar para wakil rakyat benar-benar berpihak kepada buruh serta membela buruh yang ditindas hak-haknya. Pengunjuk rasa yang sebagian diantaranya bekas karyawan PT. Tjipta Rimba Jaya menuntut dan menolak pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak oleh PT. Tjipta Rimba Jaya.

PT. Tjipta Rimba Jaya.merupakan perusahaan industri kayu lapis (triplek) yang melakukan PHK Gelombang I pada 20 September 2008 dan gelombang II pada 31 Januari 2009.

Dalam orasinya, koorditor aksi, Abdul Azis mengatakan sampai hari ini terdapat 9 orang dari 286 buruh yang di PHK masih bertahan memperjuangkan haknya menuntut dan menolak keputusan PHK sepihak ini. Azis yang juga salah satu korban PHK pada gelombang II menambahkan, dalam keputusan ini Pimpinan Personalia PT. Tjipta Rimba Jaya tidak dapat menjelaskan alasan dari keputusan sepihak itu. Untuk itu, mereka akan meminta penjelasan dari disnaker menyangkut persoalan ini. Menurutnya, kekuatan pemodal asing dalam hal ini Mr. Song (korea) yang mengakibatkan terjadinya PHK besar-besaran. “Saat ini jelas kita lihat bagaimana kebobrokan sistem negara yang sepenuhnya telah dikuasai oleh kaum pemodal. Dimana juga kita ketahui pemerintah sebagai pengambil kebijakan sama sekali tidak berfungsi. Peraturan bersama 4 mentri jelas sebagai alat yang digunakan pemerintah untuk menindas buruh sehingga membuat posisi pemodal terlindungi. Untuk itu, kami menolak peraturan bersama 4 mentri.”
“Mr. song telah membawa teman-teman untuk bekerja di sana. Akibatnya karyawan-karyawan lokal tidak mendapat tempat sehingga di PHK, termasuk juga menejer dan kabid produksi. Sebelum tuntutan kami dipenuhi, kami tidak akan menghentikan aksi, tambahnya.”

Pada hari yang sama, terjadi tiga unjuk rasa lainnya di Gedung DPRD SU yaitu oleh kelompok mahasiswa yang menamakan dirinya sebagai Gerakan Mahasiswa Lawan Korupsi. Kemudian disusul oleh aksi pelajar yang menamakan dirinya Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM), serta kelompok mahasiswa lainnya yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Anti Kerusuhan (AMAK).

IPM dan AMAK sama-sama menuntut pengusutan atas kasus demo anarkis yang berujung tewasnya ketua DPRD SU, Abdul Azis Angkat Pada 3 Februari lalu. Sedangkan Gerakan Mahasiswa Lawan Korupsi meminta DPRD SU agar mendesak instansi hukum di Sumut terutama KEJATI SU agar segera menyelesaikan semua kasus korupsi yang telah naik ke publik dan sedang ditangani, juga yang masuk ke instansi hukum, terutama Dinas Jalan dan Jembatan Sumut.

Ketiga aksi tersebut ditanggapi secara positif oleh anggota dewan yang diwakili oleh ketua komisi A DPRD SU, Drs. Hasnan Said. Dia menyatakan bangga atas sikap pengunjuk rasa yang peduli atas masalah-masalah yang sedang terjadi. “Pesan dari teman-teman aktivis akan diproses untuk menunggu hasilnya. Kami bangga atas sikap kepedulian teman-teman,” ungkapnya.
“Sesuai rapat Muspida tanggal 3 Februari kemarin, semua meminta agar seluruh dalang dan aktor unjuk rasa anarkis ini ditindak sampai tuntas,” tambahnya.
Atas tuntutan AMAK untuk menutup perusahaan harian Sinar Indonesia Baru, Hasnan berkomentar, “hal ini kita serahkan saja kepada dewan pers sesuai dengan kewenangannya.” (ipan)

Medan _ (SEKOMED) Ratusan masyarakat yang terhimpun dalam Forum Komunkasi Masyarakat pendukung Pemekaran Provinsi Sumatera Utara (FKMPPST) mendatangi gedung DPRD SUMUT (2/2). Mereka berunjuk rasa menuntut pemerintah untuk menindak lanjuti usulan pemekaran provinsi Sumatera Tenggara yang telah disampaikan oleh lima kepala daerah kabupaten/kota pengusul, yaitu Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Padang Sidempuan, Padang Lawas, dan Padang Lawas Utara.

Para pengunjuk rasa meminta Gubsu segera merekomendasikan pemekaran provinsi Sumatera Tenggara, juga mendesak Gubsu untuk turut mendukung percepatan pemekaran provinsi Sumatera Tenggara, serta memberikan rekomendasi pemekaran provinsi Sumatera Tenggara untuk mengurangi beban provinsi provinsi SUMUT di segala sektor kehidupan. Indah (22), salah seorang pengunjuk rasa mengatakan, “ partisipasi kami di sini untuk mendukung upaya pemerintah memajukan Sumatera Tenggara.” Kebanyakan pengunjuk rasa pun berpendapat demikian, “ mudah-mudahan dengan unjuk rasa ini pemerintah mendengar dan segera mengambil tindakan,” tambah mahasiswi IAIN asal Gunung Tua ini.

Hamdani Harahap selaku ketua FKMPPST menyatakan. “unjuk rasa ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi Gubsu, yaitu rakyat tidak lapar, rakyat tidak miskin, rakyat tidak bodoh dan punya masa depan.” Aspirasi masyarakat ini disetujui oleh H. Mahmudin Lubis selaku perwakilan dari DPRD, dan pihak DPRD akan segera menyampaikan kepada Gubsu untuk secepatnya menindak lanjuti hal ini. (Munir)

Medan _ (SEKOMED) Sejumlah supir angkot berunjuk rasa di depan kantor Walikota Medan (2/2). Mereka meminta pemerintah kota untuk segera mengambil tindakan tegas bagi angkutan-angkutan yang tidak mempunyai izin beroperasi di wilayah Belawan sekitarnya. Angkutan yang dimaksud adalah bus-bus pengangkut karyawan dan bus AKDP yang selama ini masih tetap mengangkut penumpang dalam kota yang menjadi lahan supir angkot di wilayah Belawan dan Sekitarnya.

Dalam orasinya, Israil Situmeang selaku koordinator aksi menyampaikan bahwasanya bus-bus pengangkut karyawan dan bus AKDP tidak memiliki izin yang jelas dan telah mengambil lahan supir angkot. Dia juga mengatakan terdapat angkutan liar dengan plat hitam yang masih sering beroperasi diwilayah itu.

Pengunjuk rasa yang tergabung ke dalam Kelurga Besar Supir dan Pemilik (KESPER) Sumut setelah tiga puluh menit lamanya menunggu, akhirnya diterima oleh Bapak Simanjuntak sebagai perwakilan dari pejabat pemerintah kota. Ia menampung aspirasi pengunjuk rasa dan meminta Dinas Perhubungan dalam hal ini Edward Parapat sebagai penanggung jawab di wilayah tersebut untuk segera mengatasi dan menindak angkutan-angkutan yang tidak memiliki izin.

“hari ini juga akan dilakukan penindakan serius untuk membongkar, mengembalikan dan menangkap angkutan liar. Kami juga menyampaikan, walaupun pemerintah sudah berjanji untuk menindak, namun kita tidak lepas untuk mengawasi. Karena semua sudah diterima dengan baik, selebihnya kita melihat bukti dari kinerja pemerintah.”
Ia juga mengatakan, telah mengkonfirmasikan kepada bagian lalu lintas yang telah berada di lokasi untuk menindaklanjuti masalah ini.